IM57 Institute Tolong UNJ Atur Ketentuan Pengaturan Gratifikasi

IM57 Institute, organisasi yang dibuat 57 bekas karyawan KPK menemani Team Reformasi Birokrasi dan Zone Kredibilitas Kampus Negeri Jakarta (UNJ) untuk membuat ketentuan Rektor mengenai pengaturan gratifikasi.

“Kami menyongsong baik cara reformasi birokrasi yang sudah dilakukan oleh UNJ dengan membuat Unit Pengontrol Gratifikasi,” kata Koordinator IM57, M. Praswad Nugraha melalui info tercatat, Rabu, 3 November 2021.

Pedagang Pasar Malabar Korban Pembacokan Sama-sama Pedagang Pada akhirnya Wafat

Pengaturan ketentuan dilaksanakan dengan mengadakan workshop membuat draf Ketentuan Rektor Pengaturan Gratifikasi yang diadakan dari tanggal 1 sampai 4 November 2021.

Aktivitas ini didatangi oleh Wakil Rektor Sektor Umum dan Keuangan UNJ, beberapa wakil dekan sektor umum dan keuangan di lingkungan UNJ, wakil direktur pascasarjana UNJ, team RBZI UNJ, staff pengembang Wakil Rektor Sektor Umum dan Keuangan UNJ, dan Staff Hukum dan Tata Seperti UNJ. Aktivitas ini dikerjakan secara offline dan online lewat zoom.

Aktivitas dengan diawali pemberian publikasi dan pembimbingan dari karyawan Direktorat Gratifikasi KPK dan diteruskan dengan ulasan dan pendefinisian draf Ketentuan Rektor Pengaturan Gratifikasi di lingkungan UNJ.

Pengiring dari IM57 Institute ialah Aulia Postiera dan Ronald Paul Signal. Ke-2 nya ialah bekas penyelidik dan penyidik KPK yang dihentikan melalui Test Wacana Berkebangsaan.

Aulia Postiera pernah bekerja di Direktorat Gratifikasi KPK dari tahun 2007 s/d 2014. Ronald Paul Signal pernah bekerja sebagai karyawan pada Direktorat Gratifikasi KPK dari tahub 2014 s/d 2017.

Aulia mengharap UNJ menjadi contoh untuk perguruan tinggi negeri yang mengaplikasikan tata urus pemerintah yang bagus dengan menggenggam tegar beberapa prinsip anti-korupsi.

“Cara baik yang sudah dilakukan UNJ ini bisa diikuti oleh perguruan tinggi negeri yang lain di Indonesia,” kata Aulia.

Partai Kebersamaan Indonesia atau PSI menekan KPK menginvestigasi sangkaan korupsi dana bansos DKI Jakarta pada 2020, yang capai Rp 2,85 triliun.

Firli Bahuri menjelaskan usaha KPK dalam menangani Lukas Enembe sebagai satu yang memiliki makna untuk pembasmian korupsi di Indonesia.

Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menangkap istri Lukas Enembe dan 4 orang yang lain. Pencekalan dilaksanakan sampai 7 Maret 2023.

Lukas Enembe mengatakan tidak mampu meneruskan pengecekan oleh team penyidik KPK.

Kuasa hukum Lukas Enembe menentang client-nya mempunyai jalinan dengan Anton Gobay yang diamankan di Filipina karena jual-beli senjata.

Dinsos DKI sudah jalankan pengecekan pada 2021 dan 2022 masalah pendistribusian bantuan sosial itu.

Mahfud Md tidak menggubris keinginan Benny Wenda supaya Lukas Enembe dilepaskan.

Lukas Enembe sudah jalani pengecekan pertamanya sebagai terdakwa pada Kamis 12 Januari 2023.

Gubenur Papua Lukas Enembe sudah diputuskan sebagai terdakwa kasus suap dan gratifikasi. Ini urutan ulur tarik sampai penyelamatan ke Jakarta.

Lukas Enembe tampil dengan bangku roda setalah KPK tentukan terdakwa. Awalnya, beberapa koruptor tiba-tiba sakit selesai dicokok KPK, ada Setya Novanto